Jacki Uly Tegaskan Polri Perhatikan Pengawasan & Penegakan Hukum di Perbatasan

12-07-2023 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Jacki Uly dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan pemerintah dengan agenda Evaluasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023-2024, Senin (10/7/2023). Foto : Mentari/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Jacki Uly meminta Polri untuk memperhatikan pembangunan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan. Menurutnya, sarana prasarana di wilayah perbatasan seperti di Polres Malaka yang pernah dijumpainya tidak memiliki kendaraan.

 

“Jadi kalau ada kerusuhan atau keributan, Untung kapolresnya baik sama danion jadi bisa pinjam mobil dari Angkatan Darat, andaikan tidak ada kan tidak enak kita mesti meminjam ke masyarakat atau menyewa,“ ujarnya dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan pemerintah dengan agenda Evaluasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023-2024, Senin (10/7/2023).

 

Kemudian masalah perbatasan laut yang berada di Malaka. Ia pun meminta kepolisian dan TNI untuk memperkuat keamanan di perairan. Sebab menurutnya, perairan Malaka banyak sekali terjadi pencurian-pencurian ikan dan penyu. “Mohon diperhatikan karena selain laut itu juga bisa digunakan untuk masuknya narkoba karena di Singapura dari Timor Leste bisa masuk melalui darat dan laut,” ungkapnya.

 

Pada masalah TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), ia mengaku Polres Malaka setiap dua bulan, selalu ada yang banyak mayat yang merupakan korban dari TPPO di Indonesia berdatangan. Ia pun mengaku sudah melihat kuburannya juga dan menyebut sebagian besar merupakan masyarakat asal kabupaten Malaka yang bekerja di luar negeri. 

 

Maka dari itu dirinya meminta agar kementerian perhubungan maupun imigrasi hadir di sana untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Kita bisa melihat betapa rawan yang di situ, makanya sayang dari menteri perhubungan tidak ada di sini perlunya ada imigrasi ini untuk penjelasan mengenai masalah ini. Jadi mohon diperhatikan,” sebutnya.

 

Adapun kepada PUPR, dirinya meminta agar memperhatikan pembangunan perbatasan jalan di sana untuk menghindari kesendatan. “Jangan sampai kena alasan apapun itu tersendat itu segera dibangun,” tutupnya. (hal,del/aha)

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...